Ppkm Mikro Kembali Diperpanjang Mulai Besok, Bakal Ada Tambahan 5 Provinsi

“Evaluasi itu yang menentukan pusat, tapi saya minta pada pusat penentuan level seyogyanya tidak menjadi pembiasaan dalam pelaksanaan PPKM. Level berapa pun saya kira tidak bisa menjadi medan peperangan untuk aman. Karena begitu aman orang nggak pakai prokes ya menjadi tidak aman,” ungkapnya. “Yang menjadi prioritas juga adalah percepatan vaksinasi, yang saat ini untuk di luar Jawa-Bali persentasenya masih rendah di sekitar 8% – 59%, dengan Kepri yang mencapai 59% sudah divaksin dari whole penduduk yang bisa divaksinasi. Ini akan terus ditingkatkan, untuk mencakup daerah lain yang masih rendah, sehingga setelah Agustus nanti bisa tercapai target vaksinasi sebanyak 2 – 2,5 juta suntikan per hari,” ucapnya. Mengenai percepatan realisasi anggaran oleh Pemerintah Daerah , harus didorong untuk mempercepat realisasi earmarked 8% DAU/DBH untuk penanganan Covid-19.

PPKM kembali diperpanjang

Menurutnya, kepatuhan prokes merupakan salah satu kunci untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Pasar tradisional, selain yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari, diizinkan dibuka sampai dengan pukul 15.00 WIB dengan kapasitas maksimal 50 persen, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat yang pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Seperti sebelumya, dalam perpanjangan yang ke tiga ini ada penyesuaian aturan aktivitas dan mobilitas masyarakat sesuai kondisi masing-masing daerah. Sedangkan untuk mengurangi beban masyarakat akibat dampak PPKM, pemerintah mempercepat penyaluran berbagai bansos covid-19 kepada warga terdampak. Untuk mengurangi beban masyarakat akibat pandemi Covid-19 ini, pemerintah juga meningkatkan pemberian bantuan sosial untuk masyarakat dan bantuan untuk usaha mikro kecil. Penjelasan secara terperinci mengenai hal tersebut akan dilakukan oleh menteri koordinator atau menteri terkait.

Sedangkan di luar Jawa-Bali, daerah-daerah menerapkan PPKM beragam dari level 2 hingga four. INAnews.co.id, Jakarta – Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro. Hal itu dikuatkan dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-9. Kebijakan perpanjangan itu ditandatangani Mendagri Muhammad Tito Karnavian pada 20 Juli 2021, dan mulai berlaku mulai 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021.

Tidak ada perbedaan signifikan dari PPKM Level 4 ini dibanding dengan Inmendagri yang mengatur pembatasan kegiatan masyarakat sebelumnya. Diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengklaim kebijakan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali berhasil menurunkan kasus positif Covid-19 harian dan tingkat keterisian rumah sakit. Suara.com – Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Jawa-Bali kembali diperpanjang hinga 25 Juli mendatang. Namun, perpanjangan PPKM darurat itu dianggap belum efektif untuk menekan laju virus Covid-19 karena waktunya cuma sebentar. “Terakhir, saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu dan bahu-membahu melawan Covid-19 ini. Dengan usaha keras kita bersama, insyaallah kita bisa segera terbebas dari Covid-19 dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat bisa kembali normal,” tandasnya.

Keputusan Jokowi dilakukan dengan matang dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek seperti kesehatan, ekonomi, dan dinamika sosial. PPKM Mikro dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dan kriteria stage yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. PPKM Mikro dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi Kong4D pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria yang dirinci lebih lanjut dalam Inmendagri tersebut. Selain berharap tidak ada perpanjangan PPKM lagi di kemudian hari, pihaknya meminta pemerintah memberikan ‘obat’ perekonomian dengan memangkas besaran pajak hingga beban operasional lain, mulai dari pembayaran listrik dan iuran BPJS ketenagakerjaan.

Presiden juga mengingatkan seluruh masyarakat untuk selalu waspada akan kemungkinan munculnya varian lain yang lebih menular. Oleh karena itu, Presiden memerintahkan agar pengetesan dan penelusuran bisa ditingkatkan lebih tinggi, diikuti dengan perawatan yang cepat untuk menekan laju penularan dan meningkatkan angka kesembuhan. “Angka kematian harus ditekan semaksimal mungkin dan untuk daerah-daerah yang memiliki angka kematian yang tinggi, peningkatan kapasitas rumah sakit, isolasi terpusat, dan juga ketersediaan oksigen perlu ditingkatkan segera,” tegasnya. Selain itu, terdapat pula Bantuan Sosial Tunai untuk 10 juta keluarga hingga bantuan tunai dari dana desa yang diberikan sesuai dengan ketentuan desa itu sendiri. Oleh karena itu, tambah dia, pemerintah menyiapkan bantuan Program Keluarga Harapan untuk 10 juta keluarga dan Kartu Sembako kepada 18,eight juta keluarga, meski masyarakat yang berada di garis kemiskinan hanya sekitar 6,5 juta keluarga.

“Kalau perlu pemerintah mengalokasikan anggarannya untuk memberikan insentif kepada mereka karena hari ini mereka adalah ujung tombak dalam rangka penanganan COVID-19,” ujarnya. Kelima provinsi tersebut, menjadikan jumlah wilayah prioritas PPKM Mikro menjadi 25 provinsi dari sebelumnya hanya 20 provinsi saja. Sesmenko Susi menjelaskan empat provinsi yang bebas dari penerapan PPKM Mikro, yakni Maluku, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Gorontolo masih terpantau memiliki indikator di bawah ambang batas kriteria penerapan PPKM Mikro. Cakupannya masih 30 provinsi, tidak di 34 provinsi sekalian karena kami kan pakai parameter untuk menetapkan,” kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam temu media daring, Senin. Airlangga menyampaikan tidak ada perubahan pembatasan dari PPKM mikro sebelumnya.

TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah kembali memperpanjang penerapan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro mulai 4-17 Mei. Ini merupakan perpanjangan PPKM tahap ketujuh sejak pertama kali diberlakukan pada Februari lalu. Pemerintah masih mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi a hundred persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Pemerintah mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen dan penerapan protokol kesehatan. Untuk sektor esensial dan industri yang ditetapkan sebagai objek important nasional dan objek tertentu tetap dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan lebih ketat. Dia melanjutkan pemerintah harus bisa lebih tegas membuat masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan bila PPKM darurat ini diperpanjang.

Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 30 menit. Tito mengatakan sama dengan perpanjangan sebelumnya, PPKM Mikro dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga ke tingkat RT. Sementara, bagi wilayah di luar 20 daerah tersebut, diminta untuk tetap memperkuat, meningkatkan sosialisasi dan penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan covid-19.